Baru-baru ini pemerintah merencanakan akan ada kenaikan lagi pada tarif peserta  BPJS  Kesehatan . Pemerintah akan meninjau hasil  audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) pada akhir bulan agustus di tahun ini. Dari hasil audit BPKP akan bisa di lihat presentase ataupun nominal yang akan membantu proses perhitungan kenaikan tarif teersebut, apakah layak dinaikan dan bagaimana cara menaikan iuran perbulannya tanpa membebani masyarakat.

Kenaikan iuran tarif BPJS Kesehatan akan disesuaikan per kelasnya masing-masing, tidak seperti yang sudah pernah dilakukan, tidak ada perbedaan kenaikan iuran antar kelas atau faskes. Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disingkat BPJS ada tiga tingkatan Fasilitas Kesehatan ( FASKES), yaitu : Faskes  I, II, dan III. Yang besaran iuran dari tarif  peserta BPJS Kesehatannya berbeda dan mendapatkan fasilitasnya pun tidak sama.

Kenapa dibedakan perkelas?, jawabannya adalah karena  setiap pembayaran tarif ini dilihat berdasarkan dari profil risiko perorang, yang dimana setiap tingkatan kelas ini memiliki perhitungan sendiri-sendiri yang memiliki perbedaan. Pemerintah akan melakukan hitungan kenaikan kelas berdasarkan pada hasil evaluasi masing-masing kelasnya. Dengan melihat jumlah peserta perkelasnya yang masih aktif. Yang nantinya penentuan biaya akan dilakukan oleh tim teknis dan disepakati oleh pemerintah.

Defisitnya keuangan BPJS Kesehatan yang terjadi terus menerus menyebabkan  diadakannya evaluasi perhitungan dan berimbas pada kenaikan iuran  tarif BPJS Kesehatan. Defisit keuangan BPJS kesehatan dihitung kurang lebihnya mencapai Rp 28 triliun. Dengan nominal yang sangat besar, pemerintah akan melakukan evaluasi setiap kelas dari semua peserta BPJS Kesehatan. Untuk menghitung dan mencri solusi yang terbaik dari permasalahan ini.

Kenaikan biaya iuran per bulannya juga sudah pernah dinaikan  3 tahun yang lalu, yang diperoleh dari kesepakatan Pemerintah dan  BPJS Kesehatan, kenaikan 3 tahun yang lalu berkisar Rp. 20.000,- akan tetapi tidak bisa menutupi kerugian BPJS Kesehatan. Dengan tidak adanya  perubahan sistem dalam manajemennya BPJS Kesehatan tetap saja mengalami defisit yang semakin banyak. Kenapa masih saja merugi padahal pembayaran iurannya sudah pernah dinaikan,

Banyak pihak yang menyayangkan adanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini.akan tetapi jika tidak naikan, bagaimana cara BPJS menutupi kerugiannya. Dengan meminta bantuan Dana APBN belum tentu bisa menutupi semua defisitnya. Dengan harapan, dengan dinaikannya iuran tarif BPJS Kesehatan dapat membantu menutup defisit.

Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat yang dipimpinnya sendiri sudah menyampaikan pendapatnya bahwa setuju untuk menaikan tarif BPJS Kesehatan, akan tetapi Bapak Presiden juga berpesan untuk memperbaiki sistem manajemennya. Dengan naiknya tarif iuran diharapkan masyarakat mendapat pelayanan yang layak sesuai dengan tarif yang sudah mereka bayar per bulannya.

Presentase hitungan kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan  mengacu kepada status peserta masing-masing kelas tersebut, seperti: Pns, TNI, Karyawan swasta atau perorangan, Jadi rencana kenaikannya juga disesuaikan dengan kemampuan membayar oleh setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) dan juga manfaat yang diberikan, agar teerciptanya keadilan dan kenyamanan masyarakat.

Setelah hasil audit keluar pemerintahdan tim teknis baru bisa menghitung dan menentukan berapa besar kenaikan yang akan dinaikan. Akan tetapi, apakah dengan dinaikannya tarif BPJS Kesehatan akan menutupi Defisit. Yang sangat besar tersebut. Dari kerugian yang besar itu pemerintah akan menggunakan bantuan  Dana APBN untuk menutup Defisit BPJS  Kesehatan yang ada. Dari Wapres Bapak Jusuf Kalla menyampaikan sarannya, supaya BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai daya yang cukup besar, yang diharapkan bisa memperbaiki defisitt yang ada.

Dengan dinaikannya tarif BPJS Kesehatan kementerian Keuangan ibu Sri Mulyani menyampaikan, bahwa : “ Dengan dinaikannya iuran per bulannya , sistemnya pun harus diperbaiki, adapun mekanisme perbaikan tersebut di fokuskan kepada data kepesertaan , sistem rujukan Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) dan rumah sakit, dan juga system kepenagihannya.”

Sistem rujukan dipermudah, karena banyak masyarakat yang mengeluhkan untuk menjadi pasien di rumah sakit, mereka terkadang seperti dipersulit, dan tidak langsung ditangani dengan baik.Jadi dengan rencana dinaikannya tarif BPJS Kesehatan diharapakan sistem pelayanan masyarakat harus diperhatikan dengan baik.

Pada survey yang dilakukan ke masyarakat, banyak masyarakat mengeluhkan perbedaan pelayanan yang sangat mencolok antara pasien umum yang tidak memakai fasilitas kesehatan BPJS  Kesehatan dan masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Dari Setiap pengguna kartu BPJS Kesehatan, setiap pada tingkatan faskes juga masih ada rumah sakit yang terlalu membedakan cara pelayanannya dari kelas atas ke kelas bawah.

Dari segi keramah tamahan dan kecepaatan setiap tindakan. Seharusnya meskipun kelas berbeda akan tetapi mereka memiliki hak yang sama-sama sesuai dengan haknya, jadi diharapkan untuk kedepannya hal sperti ini di perhatikan dan perlu tindakan tegas, jangan sampai si kaya selalu mendapat pelayanan baik dan simiskin diperlakukan tidak dengan aturan yang seharusnya.

Sistem pelayanan yang bisa dikatakan belum maksimal dengan baik harus menjadi acuan dalam perbaikan Teknik sistem manajemennya, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa perbedaan yang mencolok dari segi pelayanannya. Pemerintah memberikaan tiga Faskes bukan untuk dibedakan dari segi pelayanannya akan tetapi pemerintah menjadikan tiga golongan untuk tidak memberatkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keringanan biaya dalam perawatan, tetapi dengan pelayanan yang layak dan baik, yang sama dengan tingkatan atas dengan aturan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan itu sendiri.

Dari segi penagihan BPJS Kesehatan sudah melakukan semaksimal mungkin, akan tetapi terkendala dengan manajemen keuangan yang tidak bisa mencukupi pembayaran ke setiap tagihan, dan inilah salah satu faktor yang menyebabkan hutang ke berbagai rumah sakit menjadi besar.

Meskipun ada beberapa yang belum maksimal dalam pelayanan, tetapi masyarakat masih tetap setia  memilih BPJS Kesehatan dibandingkan dengan auransi kesehatang yang bisa dikatakan lebih mahal. Masyarakat dengan pelayanannya yang belum diperbaiki oleh pemerintah, tetapi mereka tetap membayar iuran BPJS Kesehatan mereka perbulan, karena mereka masih berharap ada perbaikan sistem manajemen yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan masih menjadi salah satu layanan masyarakat yang yang diandalkan, dengan adanya BPJS Kesehatan masyarakat pun sudah bisa terbantu untuk pelayanan kesehatannya. Jadi, dengan naiknya tarif BPJS Kesehatan, diharapkan masyarakat menyiasati keuangan untuk menghadapi kenaikan tersebut.Jadi apapun hasil rapat pemerintah dengan tim BPJS Kesehatan, masyarakat dihimbau untuk menerima hasil apapun yang sudah disepakatinya.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan berusaha memberikan layanan terbaik tanpa memberatkan masyarakat. Dengan diperbaikimya sistem teknis pelayanan pemerintah akan menjamin keadilan dan kenyaman yang akan diberikan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan kenyaman yang akan diberikan, semoga menjadikan BPJS Kesehatan sebagai sarana prasarana dalam bidang kesehatan, pemerintah ke masyarakat adalah langkah yang tepat

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *